Home / Berita Umum / Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Mengatakan Rumor Dwi Manfaat TNI Diaktifkan Kembali Menyesatkan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Mengatakan Rumor Dwi Manfaat TNI Diaktifkan Kembali Menyesatkan

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Mengatakan Rumor Dwi Manfaat TNI Diaktifkan Kembali Menyesatkan – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, rumor dwi manfaat TNI diaktifkan kembali menyesatkan. Ia menyebutkan, TNI tempatkan personil di kementerian serta instansi sebab keperluan dalam mengawasi kedaulatan negara.

Marsekal Hadi menuturkan, pada Masalah 47 Undang-Undang nomer 34 tahun 2004 mengenai TNI, prajurit TNI aktif bisa menempati jabatan pada 10 kantor. Di undang-undang itu tercatat prajurit aktif bisa menempati jabatan pada kantor yang mengepalai bidang koordinator bagian Politik serta Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Instansi Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotik nasional, serta Mahkamah Agung

“Sekarang ini Undang-Undang itu masih juga dalam proses revisi dengan memberikan beberapa kementerian diantaranya, Kemenkomaritim, Kantor Staf Kepresidenan, serta Tubuh Keamanan Laut. Dan merubah nama serta nomenklatur instansi seperti Tubuh Sandi Negara jadi Siber serta Sandi Negara. Serta Search and Rescue atau SAR Nasional jadi Tubuh Penelusuran serta Pertolongan,” jelas Hadi.

Pengakuan Marsekal Hadi itu adalah amanatnya yang dikatakan oleh Irjen TNI Letjen Muhammad Herindra di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/3/2019). Herindra mewakili Hadi yang mendadak di panggil ke Istana pagi barusan. Di acara ini ada beberapa perwira hukum TNI di lingkungan kementerian, Mahkamah Agung serta Mabes TNI.

Berkaitan dengan perihal tertera di atas, lanjut Hadi, sekarang ini tengah ramai berita penyesatan. Menurut dia ada beberapa pihak yang memberitakan mengenai aktifnya kembali dwi manfaat TNI.

“Tengah ramai berita penyesatan dari beberapa pihak yang memberitakan mengenai aktifnya kembali dwi manfaat TNI. Seakan-akan TNI kembali pada jaman Orde Baru dengan tempatkan personelnya di beberapa tempat Kementerian serta Instansi. Sebenarnya ini langkah pandang yang salah. TNI tempatkan personelnya di beberapa kementerian serta instansi sebab keperluan dalam rencana penerapan pekerjaan mengawasi kedaulatan negara. Revisi Undang-Undang nomer 34 tahun 2004 dikerjakan sebab ada kementerian/instansi yang baru tercipta sesudah tahun 2004,” tuturnya.

“Oleh karenanya saya pun menginginkan peranan aktif beberapa perwira TNI untuk memberi literasi hukum pada penduduk. Dwi Manfaat ialah waktu lantas yang telah jadi riwayat TNI. Sekarang ini serta ke depan, TNI makin profesional dalam menjalankan pekerjaan sama dengan undang-undang,” sambung Hadi.

Waktu membacakan amanat Panglima TNI, Letjen Harindra pun memberi pandangannya. Ia minta Kapuspen TNI memberikan pencerahan pada penduduk jika rumor bangunnya dwi manfaat TNI ini tidak benar.

“Kelak mungkin dari perwira untuk memberi pencerahan pada penduduk atau kelak Kapuspen yang dapat menuturkan. Tidak benar jika dwi manfaat TNI akan kembali bangkit. Tempo hari saya lihat di koran apakah ya, karikatur, seakan dwi manfaat bangkit kembali dari pendam. Ini tidak bener. Sebab dalam Undang-Undang nomer 34 itu, itu ada banyak Kementerian yang saat itu telah diduduki oleh TNI, tetapi saat undang-undang ini dibuat belumlah ada kementerian itu, namanya Bakamla. Bakamla itu dari dahulu telah ada TNI-nya. Lalu KSP. Karena itu saat ini ditambahkan. Sebab dengan professionalitas, banyak perwira kita Angkatan Laut yang telah menempati jabatan di Bakamla. Karena itu kita legalkan. Karena itu kita tengah membuat revisi Unsang-Undang 34 tahun 2004. Jadi jika ada info dwi manfaat TNI ingin bangun kembali, saya jelaskan itu omong kosong,” katanya.

About admin