Home / Berita Umum / KPK Jalani Oprasi Tangkap Tangan Beberapa Anggota DPRD Kalimantan Tengah

KPK Jalani Oprasi Tangkap Tangan Beberapa Anggota DPRD Kalimantan Tengah

KPK Jalani Oprasi Tangkap Tangan Beberapa Anggota DPRD Kalimantan Tengah – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil keputusan tujuh orang menjadi terduga berkaitan Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa anggota DPRD Kalimantan Tengah, di Jakarta, Jumat 26 Oktober 2018 tempo hari.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan operasi tangkap tangan ini berkaitan dengan penerimaan hadiah atau janji berkaitan pekerjaan serta manfaat pengawasan DPRD dalam bagian perkebunan, kehutanan, pertambangan serta Iingkungan hidup di Pgmerintah Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2018.

Laode menjelaskan dari 14 orang yang ditangkap, tujuh salah satunya diputuskan jadi terduga. Empat terduga adalah anggota DPRD Kalimantan Tengah yang bertindak menjadi penerima suap.

Mereka yaitu Ketua Komisi B DPRD Propinsi Kalimantan tengah; Borak Milton (BM), Sekretaris Komisi B DPRD Kalimantan tengah; Funding LH Bangkan (PUN), dua Anggota Komisi B DPRD Prov Kalimantan tengah; Arisavanah (A) serta Edy Rosada (ER).

“Menjadi pihak yang disangka penerima: BM, PUN, A, serta ER disangkakan melanggar Masalah 12 huruf a atau Masalah 11 Undang Undang Nomer 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tundak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang Undang Nomer 20 Tahun 2001 juncto Masalah 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tutur Laode di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/10/2018).

Selain itu, tiga orang yang lain dari pihak swasta diputuskan jadi terduga pemberi suap. Mereka yaitu Edy Saputra Suradja; Direktur PT Binasawit Kekal Pratama (BAP) atau Wakil Direktur Penting PT SMART. Tbk (PT. Cahaya Mas Agro Sumber and Technology, Willy Agung Adipradhana; CEO PT BAP Wilavah Kalimantan Tengah sisi Utara, serta Teguh Dudy Syamsury Zaldy; Manajer Legal PT BAP.

“Menjadi pihak yang disangka pemberi: ESS, WAA serta TD disangkakan melanggar masalah 5 ayat (1) huruf a atau Pasa! 13 Undang undang Nomer 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tandak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 juncto Masalah 55 ayat (1) ke-l KUHP,” jelas Laode.

About admin