Home / Berita Umum / Komitmen KPK Mengawal Pembangunan Infrastruktur

Komitmen KPK Mengawal Pembangunan Infrastruktur

Komitmen KPK Mengawal Pembangunan Infrastruktur – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai komitmen akan mengawal lewat cara pribadi program pembangunan infrastruktur yg dikerjakan lewat cara masif oleh pemerintah. Faktanya dana pembangunan infrastruktur yg dianggarkan pemerintah besar sekali.

Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan pihaknya masih tetap lakukan penyelesaian ide pengawasan program pembangunan infrastruktur itu. Tapi yang pasti pihaknya akan lakukan pengawasan proses dari rencana, pemasokan sampai penerapan project infrastruktur.

” Perencanaannya serta harga nya diatur, pengadaannya diatur. Jadi beberapa point yg khusus saja, ” pungkasnya di Pacific Place, Jakarta, Senin (10/12/2018) .
Agus menyatakan KPK belum juga merinci metode pengawasan yg akan dikerjakan KPK. Kalau pingin memposisikan petugas KPK lewat cara pribadi, jadi mesti ada petugas itu mesti disiapkan lebih dahulu.

” Kalaupun kita pengin mencontoh Malaysia, KPK Malaysia itu memposisikan orang di Petronas. Tetapi kan orangnya mesti dilatih dahulu, kalaupun masukin orang ke Petronas tidak jelas usaha Petronas, bagaimana juga. Infrastruktur iya tetapi kita belum juga sedetil itu, ” imbuhnya.

Awal mulanya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebutkan memberikannya perhatian pribadi pada pembangunan infrastruktur lantaran anggarannya besar.

” Ada berbagai perihal, pembiayaan infrastruktur seputar Rp 4. 000 triliun, jadi KPK punyai perhatian pribadi, antara lainnya kawal biaya, ada e-planning, mengharapkan e-planning serta e-budgeting, dan pengamatan pribadi project infrastruktur, ” kata Laode terhadap wartawan di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (9/12/2018) .

Laode menyebutkan biaya itu riskan disalahgunakan oleh siapa juga. Ditambah lagi pembangunan infrastruktur di daerah jauh dari jangkauan pemerintah pusat serta tdk ada kontrol tiap-tiap hari.

” Saya katakan kalau (uang biaya infrastruktur) itu Rp 4. 000 triliun dari Sabang sampai Merauke, dimana uang banyak disana. Peluang penyalahgunaannya ada. Ditambah lagi infrastruktur yg jauh di luar jangkauan pusat kekuasaan, itu pun punyai kerawanan sendiri lantaran tdk ada kontrol tiap-tiap hari, ” jelas ia.

Diluar itu, dia menuturkan, penataan biaya mesti baik serta pas. Tapi kerap penataan biaya telah disalahgunakan, umpamanya ada uang pokir (inti pikiran) serta uang ketok palu (pengesahan) .

” Benar, satu diantaranya sumber korupsi di Indonesia itu saat penataan biaya itu umpama kita dengar uang pokir (inti pikiran) . Ya kalaupun saat ini itu kalaupun kita jadi anggota DPR kan, kalaupun membahas suatu, mereka mesti memikir, kan. Tetapi saat ini itu mesti dibayar pribadi. Memang rada aneh, tetapi tersebut yg berlangsung. Jadi ada dua uang inti pikiran serta uang ketok palu. Banyak istilahnya, ” jelas Syarif.

About admin