Home / Berita Umum / Eks Kades Di Sumut Dituntut 8 Tahun Penjara Karena Didakwa Rugikan Negara Rp 1 T

Eks Kades Di Sumut Dituntut 8 Tahun Penjara Karena Didakwa Rugikan Negara Rp 1 T

Eks Kades Di Sumut Dituntut 8 Tahun Penjara Karena Didakwa Rugikan Negara Rp 1 T – Bekas Kepala Desa (Kepala desa) Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumut, Sri Astuti (56) , dituntut dengan hukuman 8 tahun penjara. Tuntutan itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yg mendakwa wanita itu sudah lakukan tindak pidana korupsi yg merugikan negara sampai Rp 1 triliun.

JPU Kanin menyebutkan Sri Astuti sudah melanggar Klausal 3 jo Klausal 18 atau Klausal 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama seperti sudah dirubah serta ditambah lagi dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001. Ia dianggap sudah menyalahgunakan kewenangan serta bisa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

” Mengharap supaya majelis hakim yg periksa serta mengadili masalah ini menyebutkan terdakwa bersalah lakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan pidana penjara saat 8 tahun, ” kata JPU di depan majelis hakim yg diketuai Nazar Efriadi.

Tidak hanya hukuman penjara, JPU pun menuntut supaya Sri Astuti didenda Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan. Majelis hakim juga diperintah memberatkan terdakwa dengan keharusan membayar uang alternatif (UP) sebesar Rp 2, 7 miliar. Kalau tdk dibayar, harta bendanya dapat diambil alih serta dilelang. Kalau akhirnya tdk memenuhi menutupi uang alternatif, karena itu ia dijatuhi pidana penjara saat 4 tahun.

Selesai dengerin tuntutan JPU, pihak terdakwa menyebutkan dapat ajukan nota pembelaan (pleidoi) pada persidangan selanjutnya. Majelis hakim menjadwalkan sidang dapat diteruskan minggu kedepan.

Dalam tuduhan dijelaskan kalau perkara ini sehubungan dengan berakhirnya Hak Buat Upaya (HGU) PT Perkebunan Nusantara 2 (Persero) di Desa Sampali dengan luas 2. 024, 5 hektare yg selesai pada tanggal 09 Juni 2000. Dalam rencana perpanjangan HGU dikerjakan pengukuran pada 1997 yg dituangkan dalam Peta Pendaftaran Nomer : 29/1997 tanggal 24 November 1997. Hasil dari pengukuran luasnya dikatakan 1. 883, 06 Ha. Dari jumlahnya itu, 1. 809, 43 Ha memperoleh perpanjangan HGU, dan 73, 63 Ha tdk diperpanjang.

Dalam kurun 2003 sampai 2017, Sri Astuti sebagai Kepala Desa Sampali menerbitkan 405 Surat Info Tanah (SKT) /Surat Info Menguasai Fisik Tanah diatas tempat HGU atau eks HGU PTPN 2 Kebun Sampali. Surat itu untuk lengkapi permintaan pengukuran hak atas tanah.

Dalam menerbitkan SKT itu, Sri Astuti terima uang dengan jumlahnya beragam, pada Rp 300. 000 sampai Rp 500. 000 untuk setiap dokumen. Sesaat berkas beberapa syarat untuk penerbitan SKT itu sudah siapkan Sri Astuti di kantor Desa Sampali, hingga pemohon tinggal di tandatangani.

Penerbitan 405 SKT diatas HGU atau eks HGU PTPN 2 itu dianggap sudah menguntungkan Sri Astuti serta orang yang lain, adalah beberapa orang yg tertulis pada SKT serta kuasai 604. 960, 84 M2 tempat.

JPU juga menyebutkan, tindakan terdakwa sudah akibatkan kerugian keuangan negara, dalam perihal ini PTPN-II sebesar Rp 1. 013. 476. 205. 182, 16.

Masalah tindak pidana korupsi ini bukan yg pertama dijumpai Sri Astuti. Ia tidak lama bebas selesai menekuni hukuman 1 tahun 2 bulan penjara selesai tertangkap tangan anggota Polrestabes Medan kala terima uang dalam pengurusan surat silang sengketa di kantor Desa Sampali pada Agustus 2017.

About admin