Home / Berita Umum / 5 Poin Yang Di Catat BPK Serta Tindak Susulanya

5 Poin Yang Di Catat BPK Serta Tindak Susulanya

5 Poin Yang Di Catat BPK Serta Tindak Susulanya – Tubuh Pemeriksa Keuangan (BPK) ini hari menyelenggarakan pertemuan wartawan berbarengan Kementerian ESDM serta Kementerian LHK terkait tindak lanjut hasil pengecekan aplikasi Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) .

Dalam acara ini datang menjadi pembicara Anggota IV BPK RI Rizal Djalil, Menteri ESDM Ignasius Jonan serta Menteri Lingkungan Hidup serta Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

” Dalam pengecekan aplikasi kontrak karya PTFI ada penemuan yg berarti ialah pemakaian rimba lindung seluas 453. 533 ha tiada Izin Pinjam Gunakan Lokasi Rimba (IPPKH) serta pembuangan sampah tailing yg menjadikan rusaknya ekosistem, ” kata Rizal di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (19/12/2018) .
Diluar itu, kata Rizal ada kasus kekurangan penerimaan negara berbentuk PNBP serta keunggulan pencairan agunan reklamasi keseluruhan sebesar US$ 1. 616. 454, 16.

Ada 5 point yg dicatat BPK pada penemuan itu serta tindak susulnya :

1. Izin Pinjam Gunakan Lokasi Rimba (IPPKH) seluas 4. 535, 93 Ha telah pada step finalisasi oleh Kementerian LHK serta lalu bakal ditagihkan PNBP IPPKH bersama kwa keseluruhan sebesar Rp 460 miliar, sedang kasus pembuangan sampah tailing, PTFI sudah bikin roadmap menjadi ide perbuatan penyelesaian kasus itu serta telah dilaksanakan ulasan dengan Kementerian LHK.

2. Kasus kekurangan penerimaan negara berbentuk PNBP serta keunggulan pencairan agunan reklamasi keseluruhan sebesar US$ 1. 616. 454, 16 telah dituntaskan sesuai sama aturan perundang-undangan yg laku.

3. Kementerian ESDM serta Kementerian LHK telah bikin pengembangan kebijakan berkenaan dengan pengurusan upaya layanan pertambangan sesuai sama rujukan BPK. hingga kapasitas penyimpangan semasa mendatang bisa di hindari serta tak berlangsung kembali.

4. BPK menyerahkan seluruhnya pada Pemerintah proses penyerahan saham sebesar 10% pada penduduk Papua. Menurut pengalaman empiris serta pengecekan BPK pada BUMD yg bekerja bersama dengan beberapa pihak spesifik. sekian lama ini selamanya mengakibatkan problem serta penyimpangan. Untuk menjauhi kasus itu, BPK merekomendasikan biar kepemilikan saham 10% untuk penduduk Papua tak dilaksanakan lewat setoran penyertaan modal akan tetapi gunakan skema perhitungan deviden.

5. BPK begitu menghargai serta mengapresiasi peraturan Presiden Republik lndonesia berkenaan proses divestasi 51% saham P’l’ Freeport Indonesia sesuai sama hasil rapat hanya terbatas terkait percepatan divestasi saham PT Freeport Indonesia tanggal 29 November 2018.

About admin